Bengkulu, 22 November 2026 – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, mengajak masyarakat memahami secara menyeluruh gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden. Menurutnya, pemikiran tersebut merupakan bagian dari upaya membuka diskusi mengenai masa depan sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjawab tantangan negara kepulauan. Sultan menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan usulan baru dan tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia mengaku telah menyampaikan pemikiran serupa sejak 2019 sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima di Bengkulu pada Minggu (22/11/2026). Sultan berharap masyarakat tidak hanya melihat gagasan tersebut dari jumlah jabatan wakil presiden, tetapi juga memahami persoalan ketatanegaraan yang melatarbelakanginya. Antara News+1
Sultan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dibandingkan banyak negara lainnya. Wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk besar, serta keberadaan ribuan pulau menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan kondisi pembangunan di setiap daerah membutuhkan perhatian yang tidak selalu sama. Menurutnya, keadaan tersebut menjadi alasan untuk terus memikirkan sistem kepemimpinan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih efektif. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia terbentuk melalui semangat persatuan berbagai daerah dan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk membangun negara merdeka. Karena itu, penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap pembahasan mengenai masa depan tata kelola pemerintahan.
Dalam pandangannya, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah merupakan persoalan penting yang perlu terus dikaji. Sultan menilai kepentingan nasional dan aspirasi daerah seharusnya tidak dipertentangkan karena keduanya dapat saling melengkapi dalam proses pembangunan. Gagasan mengenai lebih dari satu wakil presiden muncul sebagai salah satu kemungkinan untuk memperluas perhatian terhadap persoalan daerah dalam sistem kepemimpinan nasional. Namun, ia tidak menyatakan bahwa model tersebut merupakan pilihan terbaik atau satu-satunya solusi yang tersedia. Sultan justru mengakui bahwa pemikirannya masih memiliki berbagai aspek yang perlu diuji sebelum dapat dinilai kelayakannya. Ia berharap pembahasan mengenai gagasan tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kelembagaan dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. tirto.id
Sultan juga mendorong agar gagasan tersebut dibahas melalui forum terbuka yang melibatkan ahli hukum tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat. Menurutnya, setiap pemikiran mengenai perubahan sistem ketatanegaraan perlu mendapatkan ruang untuk diuji, dikritik, dan diperdebatkan secara objektif. Ia memahami bahwa gagasan memiliki lebih dari satu wakil presiden dapat terdengar tidak biasa karena berbeda dengan sistem yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan, termasuk penolakan terhadap gagasan tersebut, dinilainya sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Sultan menyatakan dirinya terbuka terhadap berbagai masukan dan pemikiran alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan negara. Melalui diskusi yang konstruktif, ia berharap masyarakat dapat menilai suatu gagasan berdasarkan manfaat, konsekuensi, serta kesesuaiannya dengan prinsip ketatanegaraan.
Di tengah perhatian publik terhadap dinamika jabatan wakil presiden, Sultan menegaskan bahwa gagasannya tidak berkaitan dengan kepentingan politik sesaat. Ia menyampaikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini telah diatur secara jelas dalam konstitusi sehingga tidak dapat diubah hanya berdasarkan usulan seseorang. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam menjalankan kewajibannya. Karena itu, penerapan sistem dengan jumlah wakil presiden lebih dari satu akan membutuhkan perubahan terhadap ketentuan konstitusional yang berlaku. Proses tersebut harus melalui kajian mendalam, mekanisme perubahan konstitusi, serta dukungan politik yang memenuhi persyaratan hukum. Sultan menekankan bahwa pembahasan gagasan jangka panjang perlu dipisahkan dari proses politik yang sedang berlangsung saat ini. RRI.co.id+1
Sebagai pimpinan DPD RI, Sultan menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk menyumbangkan pemikiran mengenai masa depan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Lembaga yang dipimpinnya memiliki fungsi konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi daerah, terutama pada persoalan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya. Pengalaman dalam memperhatikan berbagai persoalan daerah menjadi salah satu latar belakang pemikirannya mengenai pengembangan sistem kepemimpinan nasional. Meski demikian, Sultan mengakui bahwa gagasan yang disampaikannya belum tentu sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan melalui berbagai sudut pandang. Ia menilai pembahasan mengenai tata kelola negara seharusnya tidak berhenti hanya karena sebuah gagasan dianggap berbeda dari kebiasaan yang berlaku. Kesediaan untuk menerima kritik dan mempertimbangkan alternatif dinilainya penting dalam menghasilkan pemikiran yang lebih matang.
Sultan berharap perdebatan mengenai jumlah wakil presiden dapat diarahkan pada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Menurutnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memastikan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia memiliki kesempatan, harapan, dan masa depan yang setara. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu aspek yang dianggap penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa perubahan sistem ketatanegaraan, apabila suatu saat dipertimbangkan, harus dilandasi kajian serius dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Dengan demikian, gagasan mengenai kemungkinan lebih dari satu wakil presiden tetap berada pada ranah diskusi dan belum menjadi agenda perubahan konstitusi yang diputuskan. Sultan mengajak seluruh pihak menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa sebagai dasar dalam membahas berbagai alternatif pengembangan sistem kepemimpinan Indonesia. Antara News+1