Bandar Lampung, 21 November 2026 – Perum Bulog bersama Komisi IV DPR RI memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penguatan distribusi menjadi perhatian penting karena bantuan pangan memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Bulog bertanggung jawab menyiapkan ketersediaan beras dan mendukung proses penyaluran, sementara Komisi IV DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kerja sama kedua lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi serta mengurangi potensi hambatan yang terjadi di lapangan. Melalui pengawasan bersama, pemerintah berupaya memastikan manfaat program bantuan pangan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Penyaluran bantuan pangan di Lampung merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Bantuan beras diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga ketika menghadapi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya, ketepatan data penerima menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan agar bantuan tidak salah sasaran. Pemerintah daerah, petugas distribusi, dan instansi terkait memiliki peran dalam memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, kondisi geografis dan akses transportasi menuju sejumlah wilayah perlu diperhitungkan dalam penyusunan jadwal distribusi. Koordinasi yang baik diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat di kawasan perkotaan maupun pedesaan tanpa mengalami keterlambatan yang berkepanjangan.
Kegiatan penyaluran bantuan pangan tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam kunjungan kerja di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Titiek menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersedia, tetapi juga dari kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Ia meminta seluruh pihak menjaga ketepatan jumlah dan waktu penyaluran serta memastikan kualitas beras tetap baik. Selain itu, masyarakat tidak boleh dipersulit ketika menerima bantuan yang telah menjadi hak mereka. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pangan pemerintah.
Berdasarkan data penyaluran periode Oktober hingga Desember 2026, Provinsi Lampung memperoleh alokasi bantuan untuk 1.261.275 penerima bantuan pangan dengan total beras sebanyak 37.838,25 ton. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan alokasi untuk 188.705 penerima dengan volume beras mencapai 5.661,15 ton. Sementara itu, Kecamatan Natar memperoleh bantuan untuk 28.787 penerima dengan jumlah beras sekitar 863,60 ton. Khusus Desa Negara Ratu, bantuan disiapkan bagi 1.779 penerima dengan total volume mencapai 53,37 ton. Setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan atau 30 kilogram untuk periode tiga bulan. Rincian tersebut menunjukkan bahwa distribusi bantuan telah direncanakan hingga tingkat desa agar proses penyaluran dapat dipantau secara lebih terarah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap keluarga berpenghasilan rendah, terutama masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil satu hingga empat. Program tersebut sebelumnya telah dilaksanakan pada periode Februari hingga Maret dan Juli hingga September 2026 sebelum kembali dilanjutkan untuk alokasi Oktober hingga Desember. Secara nasional, bantuan pangan tahap ini ditujukan kepada sekitar 33,2 juta penerima dengan kebutuhan beras mendekati satu juta ton. Rizal menyampaikan bahwa keberlanjutan program juga menjadi langkah antisipasi menghadapi kemungkinan dampak fenomena El Nino dan musim paceklik. Peningkatan kebutuhan bahan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui program tersebut, Bulog berupaya membantu masyarakat mempertahankan ketersediaan bahan pangan pokok di tingkat rumah tangga.
Selain mempercepat penyaluran bantuan, Bulog memastikan cadangan beras pemerintah masih berada dalam kondisi mencukupi untuk menghadapi kebutuhan masyarakat pada akhir tahun. Stok beras nasional yang dikelola perusahaan tercatat berada pada kisaran 4,5 juta ton dan terus dijaga melalui pengelolaan pergudangan serta pemeliharaan kualitas. Cadangan tersebut dipersiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program bantuan pangan, stabilisasi pasokan, dan penanganan kondisi darurat akibat bencana. Hingga 20 November 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember secara nasional telah mencapai sekitar 39 persen. Bulog terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran operasional untuk mempercepat distribusi sebelum akhir Desember. Melalui dukungan Komisi IV DPR RI serta berbagai instansi terkait, pemerintah berharap penyaluran bantuan di Lampung dan daerah lainnya dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.