Jakarta, 10 November 2026 – Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi perhatian setelah massa menyampaikan sejumlah tuntutan politik, termasuk desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang menginginkan pembahasan lebih lanjut mengenai kedudukan Gibran dalam pemerintahan. Selain menyuarakan persoalan wakil presiden, aksi tersebut juga menjadi ruang penyampaian aspirasi kepada anggota legislatif. Desakan pemakzulan merupakan tuntutan politik yang tidak secara otomatis mengubah status jabatan seseorang. Setiap langkah pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Gedung DPR RI menjadi salah satu lokasi yang kerap dipilih masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pemerintah dan persoalan politik nasional. Demonstrasi di kawasan parlemen memungkinkan peserta aksi mengarahkan tuntutan kepada lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks tuntutan terhadap Gibran, massa mengharapkan adanya perhatian dari wakil rakyat terhadap persoalan yang mereka anggap perlu ditindaklanjuti. Namun, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi tetap berbeda dari proses pengambilan keputusan resmi di DPR. Tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut bergantung pada kewenangan lembaga, dasar hukum, serta prosedur yang berlaku.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa siang, demonstrasi di depan DPR diikuti dua kelompok massa, yakni DPP Gema Keadilan dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (ATPI). Kedua kelompok menempati area berbeda dan membawa mobil komando masing-masing untuk menyampaikan aspirasi. Peserta dari Gema Keadilan terlihat mengenakan pakaian serba hitam, sedangkan massa ATPI didominasi pakaian putih dengan celana hitam. Sejumlah spanduk dipasang di pagar kompleks parlemen, termasuk tulisan yang menyerukan pemakzulan Gibran. Aparat kepolisian turut berjaga untuk mengamankan kegiatan dan menjaga ketertiban di sekitar lokasi aksi. tirto.id+1
Massa Gema Keadilan menyampaikan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden serta meminta DPR mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Mereka mengaitkan desakan tersebut dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan. Menurut kelompok demonstran, persoalan tersebut perlu memperoleh perhatian serius dari lembaga legislatif. Namun, penafsiran peserta aksi terhadap putusan pengadilan tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemberhentian wakil presiden. Keabsahan tuntutan dan kemungkinan tindak lanjutnya harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ntvnews.id+1
Selain persoalan Gibran, kelompok Gema Keadilan mendesak pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan tersebut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Massa juga menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Tuntutan tersebut disampaikan melalui orasi dan spanduk yang dibawa peserta demonstrasi. Meski demikian, dugaan penyadapan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi sehingga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai peristiwa pidana yang telah terbukti. Ntvnews.id+1
Sementara itu, massa ATPI membawa tuntutan berbeda yang berfokus pada kepastian status kepegawaian PPPK paruh waktu. Mereka meminta pemerintah mengangkat tenaga teknis PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu pada 2027. Kelompok tersebut juga mendesak penerbitan peraturan pemerintah mengenai mekanisme peralihan status kepegawaian. Selain itu, mereka meminta agar kebijakan pengangkatan dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi terhadap kelompok tenaga kerja tertentu. Aspirasi tersebut mencerminkan kekhawatiran mengenai kepastian pekerjaan, kesejahteraan, dan masa depan pegawai yang masih berstatus paruh waktu. News+ on RCTI++1
Pelaksanaan demonstrasi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian di sejumlah titik sekitar kompleks parlemen. Berdasarkan laporan dari lokasi pada siang hari, arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR masih dapat dilalui kendaraan meskipun terdapat konsentrasi massa di depan pagar. Pintu keluar tol menuju Palmerah juga dilaporkan belum mengalami penutupan akibat aksi tersebut. Petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah peserta dan gangguan arus kendaraan. Pengamanan diperlukan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara damai sekaligus menjaga aktivitas pengguna jalan di kawasan Senayan. tirto.id
Aksi demonstrasi di depan DPR RI pada peringatan Hari Pahlawan ini memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari tuntutan politik hingga kepastian status tenaga kerja pemerintah. Kelompok Gema Keadilan berharap DPR menindaklanjuti desakan mengenai Gibran dan pengusutan dugaan penyadapan, sementara ATPI menunggu kejelasan kebijakan bagi PPPK paruh waktu. Belum ada kepastian bahwa seluruh tuntutan tersebut akan langsung ditindaklanjuti melalui keputusan resmi parlemen maupun pemerintah. Setiap aspirasi memerlukan pembahasan sesuai kewenangan lembaga terkait dan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons DPR, pemerintah, serta aparat penegak hukum terhadap tuntutan yang disampaikan para demonstran.