Jakarta, 7 September 2026 – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengenai demokrasi dan batas kekuasaan dapat dibaca sebagai sinyal politik menuju Pemilihan Presiden 2029. Doli menyatakan dirinya sepakat dengan substansi pesan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi, tanggung jawab institusi negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, ia melihat cara penyampaian, gestur, dan posisi politik AHY memberikan kesan yang lebih luas daripada sekadar refleksi mengenai demokrasi. Menurut Doli, AHY seperti menunjukkan kesiapan untuk menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam kontestasi pilpres mendatang. Penilaian tersebut disampaikan Doli kepada wartawan pada Senin, 7 September 2026. Meski demikian, pernyataan itu merupakan pembacaan politik Doli dan bukan deklarasi pencalonan resmi dari AHY. Hingga saat ini, AHY maupun Partai Demokrat belum menyatakan secara resmi pencalonan untuk Pilpres 2029.
Doli mengatakan pesan mengenai demokrasi yang disampaikan AHY pada dasarnya merupakan prinsip yang dapat diterima seluruh kekuatan politik. Demokrasi menurutnya harus terus dijaga melalui institusi negara yang bekerja sesuai kewenangan serta pemerintahan yang menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. Hak warga untuk memilih dan dipilih juga menjadi bagian penting dari sistem tersebut. Namun, Doli menilai konteks politik AHY saat ini perlu ikut diperhatikan ketika membaca pidato tersebut. AHY bukan hanya Ketua Umum Partai Demokrat, tetapi juga berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Demokrat pun menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan saat ini. Karena itu, Doli mengingatkan bahwa seluruh unsur pemerintahan mempunyai tanggung jawab bersama menghadapi persoalan yang sedang dirasakan masyarakat.
Sorotan Doli terutama tertuju pada cara AHY menyampaikan pesan mengenai kekuasaan yang mempunyai batas waktu. Ia menilai gestur dan posisi AHY ketika menyampaikan pidato tersebut menyerupai seorang tokoh yang mulai memperlihatkan kesiapan menghadapi kontestasi politik berikutnya. Dari sudut pandang itu, Doli menyebut AHY seperti memberikan sinyal kuat untuk menjadi salah seorang contender atau pesaing dalam pilpres mendatang. Meski demikian, ia tidak menyatakan bahwa Demokrat telah mengambil keputusan mengenai pencalonan AHY. Pilpres 2029 juga masih sekitar tiga tahun lagi sehingga konfigurasi politik masih sangat mungkin berubah. Koalisi, pasangan calon, hingga strategi masing-masing partai belum terbentuk secara resmi. Pernyataan Doli karena itu lebih merupakan interpretasi terhadap komunikasi politik AHY daripada informasi mengenai keputusan pencalonan.
Penilaian tersebut muncul setelah AHY menyampaikan pidato politik dalam peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2026. Dalam pidatonya, AHY mengulas perjalanan Demokrat yang pernah memenangkan pemilu, memimpin pemerintahan, mengalami kekalahan, hingga berada di luar pemerintahan. Pengalaman tersebut menurut AHY memberikan pelajaran bahwa demokrasi harus dijaga dalam keadaan apa pun. Ia menegaskan pemilu pada hakikatnya merupakan milik rakyat sehingga hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih tidak boleh dihalangi. AHY juga menyampaikan bahwa siapa pun yang memenangkan pemilu harus menang karena mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, pihak yang kalah harus menghormati kehendak rakyat sebagai bagian dari proses demokrasi. Pesan inilah yang kemudian mendapatkan beragam pembacaan dari tokoh politik.
AHY turut menjadikan sepuluh tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu contoh transisi kekuasaan. Ia menyoroti pergantian pemerintahan setelah SBY menyelesaikan dua periode kepemimpinan pada 2014 yang berlangsung melalui mekanisme demokratis. AHY kemudian menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya karena kekuasaan merupakan amanah rakyat yang mempunyai batas waktu. Menurutnya, jabatan datang dan pergi serta pemilu mempunyai siklus, tetapi tanggung jawab politik kepada masyarakat tidak pernah selesai. Pernyataan tersebut diarahkan kepada kader Demokrat agar tetap menjaga prinsip demokrasi ketika berada di dalam maupun di luar kekuasaan. AHY juga meminta kader tidak melihat jabatan sebagai sesuatu yang bersifat permanen. Pesan mengenai pergantian kekuasaan itu kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapatkan respons dari elite partai lain.
Doli pada saat yang sama mengingatkan bahwa situasi yang sedang dihadapi masyarakat membutuhkan perhatian seluruh kekuatan yang berada di pemerintahan. Ia menilai tantangan ekonomi dan sosial saat ini tidak ringan sehingga energi politik sebaiknya tetap diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Doli, AHY sebagai bagian dari kabinet juga mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Posisi tersebut membuat setiap pesan politik AHY dapat memperoleh perhatian lebih besar karena disampaikan oleh pemimpin partai sekaligus pejabat pemerintah. Doli melihat sejumlah tokoh mulai menunjukkan posisi masing-masing meskipun tahapan Pilpres 2029 masih cukup jauh. Ia menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus dilihat secara proporsional. Pemerintahan yang sedang berjalan menurutnya tetap perlu menjadi fokus utama seluruh partai koalisi.
Dalam tanggapannya, Doli juga menyinggung kemunculan sinyal politik dari sejumlah figur menjelang 2029. Ia menggunakan istilah sejumlah poros politik untuk menggambarkan dinamika yang mulai terlihat. Menurut Doli, beberapa waktu sebelumnya Budi Arie Setiadi telah memperlihatkan kesiapan politik yang ia kaitkan dengan satu poros tertentu. Kini, Doli menilai muncul sinyal lain dari AHY yang dikaitkannya dengan Cikeas, merujuk pada keluarga politik Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyoroti kondisi ketika figur-figur tersebut masih berada dalam lingkungan politik pemerintahan yang sama. Meski memberikan penilaian tersebut, Doli mengatakan Golkar menghormati agenda dan keputusan masing-masing partai. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan strategi politik dan figur yang akan diusung ketika waktunya tiba.
Golkar sendiri, menurut Doli, belum menjadikan kontestasi Pilpres 2029 sebagai fokus utama dalam menjalankan agenda politik saat ini. Ia menegaskan partainya memilih berkonsentrasi membantu pemerintahan Prabowo-Gibran sampai masa pemerintahan berakhir. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan dan persoalan masyarakat dapat diselesaikan. Golkar memandang keberhasilan pemerintahan saat ini lebih mendesak dibandingkan pembicaraan mengenai konfigurasi calon presiden yang masih beberapa tahun lagi. Sikap tersebut tidak berarti Golkar tidak akan mempersiapkan diri menghadapi pemilu berikutnya. Sebagai partai politik, persiapan elektoral tetap menjadi bagian dari agenda organisasi. Namun, Doli menekankan pembahasan mengenai 2029 tidak seharusnya mengurangi perhatian terhadap tanggung jawab pemerintahan yang sedang berjalan.
AHY sendiri dalam rangkaian peringatan 25 tahun Demokrat juga menyampaikan tiga agenda besar yang ingin terus diperjuangkan partainya, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Dalam bidang ekonomi, ia menekankan pertumbuhan harus memberikan manfaat yang lebih merata dan membuka kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Pada bidang keadilan, AHY menyoroti pentingnya kesetaraan di depan hukum sekaligus kesempatan ekonomi yang lebih luas. Sementara dalam demokrasi, ia meminta kebebasan tetap dijamin dengan berpegang pada etika dan konstitusi. AHY juga mengingatkan kader Demokrat agar tidak meminta perlakuan istimewa apabila menghadapi persoalan hukum. Serangkaian pesan tersebut menunjukkan Demokrat mulai mempertegas kembali sejumlah isu yang ingin ditempatkan sebagai identitas politik partai. Namun, belum ada pernyataan dalam rangkaian tersebut yang secara resmi menetapkan AHY sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden 2029.
Pembacaan Doli terhadap gestur AHY memperlihatkan bahwa dinamika menuju Pemilu 2029 mulai menjadi perhatian meskipun tahapan politik resmi masih jauh. Posisi AHY sebagai ketua umum partai, menteri koordinator, serta putra mantan Presiden SBY membuat setiap pernyataannya memiliki bobot politik dan mudah dikaitkan dengan kontestasi nasional berikutnya. Bagi Golkar, kemungkinan setiap partai mulai menyiapkan figur merupakan bagian yang wajar dari politik selama tidak mengganggu tanggung jawab dalam pemerintahan. Doli menegaskan partainya menghormati keputusan Demokrat maupun partai lain mengenai arah politik masing-masing. Pada akhirnya, keputusan mengenai calon presiden dan wakil presiden baru akan terbentuk melalui proses politik, komunikasi antarpihak, serta pertimbangan elektoral menjelang 2029. Untuk saat ini, penilaian bahwa AHY siap menjadi contender masih merupakan interpretasi politik terhadap gestur dan pidatonya. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada langkah Demokrat, dinamika koalisi, kinerja pemerintahan, serta perubahan preferensi masyarakat menjelang pemilu mendatang.