Jakarta, 25 Mei 2026 – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyebut proses pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Aceh hingga kini baru mencapai sekitar 30 persen. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah daerah mempercepat rehabilitasi berbagai fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam yang melanda beberapa kawasan di provinsi tersebut. Infrastruktur yang masih dalam tahap pemulihan meliputi jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, jaringan irigasi, hingga sarana pelayanan masyarakat yang terdampak cukup parah. Pemerintah daerah mengakui proses rehabilitasi menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi geografis, keterbatasan anggaran, hingga cuaca yang memengaruhi pekerjaan di lapangan. Meski demikian, pemerintah memastikan proses pemulihan tetap berjalan secara bertahap dengan prioritas pada fasilitas yang paling dibutuhkan masyarakat.
Menurut Mualem, percepatan pemulihan menjadi fokus utama pemerintah daerah karena banyak masyarakat masih bergantung pada akses infrastruktur untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan pemulihan ekonomi. Pengamat kebencanaan menjelaskan bahwa rehabilitasi pascabencana di wilayah seperti Aceh memang membutuhkan waktu cukup panjang karena kerusakan sering terjadi di daerah dengan akses yang tidak mudah dijangkau. Selain membangun kembali fasilitas yang rusak, pemerintah juga dituntut memastikan infrastruktur baru memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. Oleh sebab itu, proses pembangunan biasanya memerlukan evaluasi teknis dan penyesuaian desain agar lebih aman dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi material dan faktor cuaca juga menjadi hambatan yang cukup sering terjadi dalam proyek rehabilitasi pascabencana.
Aceh sendiri dikenal sebagai salah satu daerah yang cukup sering menghadapi ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan cuaca ekstrem. Pengamat lingkungan menjelaskan bahwa kondisi geografis dan tingginya curah hujan membuat beberapa wilayah di Aceh rentan mengalami kerusakan infrastruktur ketika terjadi bencana besar. Oleh sebab itu, pembangunan berbasis mitigasi dinilai menjadi langkah penting agar fasilitas umum lebih tahan terhadap ancaman alam di kemudian hari. Selain infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga disebut terus berupaya memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana. Dukungan pemerintah pusat dan berbagai lembaga bantuan dinilai cukup penting untuk mempercepat proses rehabilitasi di daerah terdampak.
Di sisi lain, masyarakat berharap percepatan pemulihan dapat segera dirasakan terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi dan pelayanan publik. Pengamat ekonomi daerah menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap distribusi barang, aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pemulihan jalan dan fasilitas umum menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas ekonomi lokal dapat kembali berjalan normal. Pemerintah daerah disebut terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat dukungan anggaran dan teknis pembangunan. Banyak pihak berharap proses rehabilitasi tidak hanya cepat, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat dan aman untuk jangka panjang.
Pernyataan bahwa pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh baru mencapai sekitar 30 persen menunjukkan besarnya tantangan yang masih dihadapi pemerintah dalam proses rehabilitasi wilayah terdampak. Banyak pengamat menilai pemulihan pascabencana membutuhkan kerja sama jangka panjang antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim dan kondisi geografis, pembangunan infrastruktur tahan bencana menjadi kebutuhan yang semakin penting bagi daerah rawan bencana seperti Aceh. Masyarakat berharap percepatan rehabilitasi dapat segera dilakukan agar kehidupan sosial dan ekonomi warga kembali pulih sepenuhnya. Dengan dukungan anggaran, pengawasan, dan perencanaan yang baik, proses pemulihan di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam waktu mendatang.