Jakarta, 17 September 2026 – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan apresiasi terhadap kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam menjalankan tugas pengawasan sekaligus menjaga penerimaan negara. Suahasil bahkan melontarkan pujian dengan menyebut Dirjen Bea Cukai “memang mantap” ketika membahas sejumlah capaian institusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor serta peredaran barang kena cukai. Bea Cukai memiliki posisi penting karena berada di garis depan arus keluar masuk barang dari wilayah Indonesia. Selain mengumpulkan penerimaan, lembaga tersebut juga menjalankan fungsi perlindungan masyarakat dan industri dalam negeri. Karena itu, kualitas pengawasan menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pemerintah.
Apresiasi tersebut berkaitan dengan berbagai langkah penindakan yang dilakukan jajaran Bea Cukai terhadap praktik perdagangan ilegal. Pemerintah terus meminta pengawasan diperkuat terhadap penyelundupan komoditas bernilai tinggi, barang kena cukai ilegal, hingga aktivitas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Penindakan tidak hanya dilakukan di pelabuhan dan bandara besar, tetapi juga melalui pengawasan jalur laut serta wilayah perbatasan. Pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting untuk menemukan pola dan jaringan yang terlibat. Suahasil menilai kemampuan mendeteksi pelanggaran harus terus ditingkatkan karena modus penyelundupan semakin beragam. Teknologi dan analisis data juga dibutuhkan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Salah satu perhatian pemerintah adalah pengawasan terhadap komoditas strategis dan bernilai tinggi seperti emas. Bea Cukai sebelumnya mengungkap puluhan penindakan penyelundupan emas dengan barang bukti mencapai ratusan kilogram. Penyelundupan komoditas tersebut berpotensi membuat nilai ekonomi Indonesia keluar melalui jalur yang tidak tercatat secara resmi. Selain mengurangi potensi penerimaan, perdagangan ilegal juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya. Pemerintah karena itu meminta setiap kasus tidak berhenti pada penyitaan barang. Pengembangan perkara diperlukan untuk mengetahui pihak yang membiayai, mengendalikan, serta menjadi tujuan akhir dari barang yang diselundupkan.
Di bidang penerimaan, Bea Cukai memiliki tanggung jawab mengelola penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai. Kinerja penerimaan sangat dipengaruhi kondisi perdagangan internasional, harga komoditas, aktivitas industri serta konsumsi barang kena cukai. Perubahan ekonomi global dapat membuat penerimaan bergerak secara dinamis sepanjang tahun. Pemerintah karena itu tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif, tetapi juga memperbaiki kepatuhan dan menutup kebocoran. Pengawasan terhadap barang ilegal menjadi penting karena produk yang tidak membayar kewajiban dapat menggerus penerimaan sekaligus merugikan industri resmi. Suahasil meminta fungsi penerimaan dan pengawasan tersebut tetap berjalan secara seimbang.
Bea Cukai juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat kepada dunia usaha. Pemeriksaan yang terlalu lama dapat meningkatkan biaya logistik, sedangkan pengawasan yang terlalu longgar membuka peluang penyelundupan. Tantangan tersebut membuat institusi harus mampu menentukan tingkat risiko setiap transaksi secara lebih akurat. Importir dan eksportir yang patuh dapat memperoleh pelayanan lebih efisien, sementara transaksi berisiko tinggi mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam. Pendekatan berbasis risiko menjadi penting karena volume perdagangan tidak memungkinkan seluruh barang diperiksa secara fisik. Digitalisasi sistem kepabeanan diharapkan membuat proses tersebut semakin cepat sekaligus transparan.
Suahasil menekankan bahwa perbaikan institusi tetap harus dilakukan meskipun berbagai capaian mendapatkan apresiasi. Integritas pegawai menjadi aspek penting karena petugas Bea Cukai memiliki kewenangan besar dalam mengawasi barang dan transaksi perdagangan. Pengawasan internal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang merugikan negara. Kementerian Keuangan juga terus mendorong pembenahan proses bisnis agar pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha semakin sederhana. Setiap pengaduan maupun temuan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara transparan. Kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas institusi kepabeanan.
Di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama, Bea Cukai menghadapi tuntutan besar untuk memperkuat penerimaan sekaligus menekan berbagai bentuk penyelundupan. Indonesia memiliki wilayah perairan dan perbatasan yang luas sehingga pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan petugas di titik resmi perdagangan. Kerja sama dengan TNI, Polri, kementerian dan lembaga lain diperlukan untuk menutup jalur yang kerap digunakan jaringan ilegal. Informasi intelijen juga menjadi kunci untuk menentukan lokasi dan waktu operasi. Pemerintah berharap peningkatan koordinasi dapat membuat penindakan lebih tepat sasaran. Hasil penindakan kemudian harus dikembangkan agar jaringan yang lebih besar dapat terungkap.
Pujian Suahasil kepada Dirjen Bea Cukai menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian yang telah dilakukan sekaligus dorongan agar kinerja tersebut dipertahankan. Pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga penerimaan di tengah perubahan perdagangan dan perekonomian global. Pada saat yang sama, penyelundupan serta perdagangan barang ilegal terus menggunakan pola yang semakin kompleks. Bea Cukai karena itu harus memperkuat teknologi, kualitas sumber daya manusia, pengawasan internal dan koordinasi antarlembaga. Pelayanan terhadap dunia usaha juga harus tetap dijaga agar pengawasan tidak menghambat arus perdagangan yang legal. Pemerintah menargetkan fungsi Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan sekaligus pelindung ekonomi nasional dapat berjalan semakin efektif.