Jakarta, 3 Oktober 2026 – Eskalasi kekerasan yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah Papua kembali menjadi perhatian setelah serangkaian insiden menimbulkan korban jiwa dan mengganggu aktivitas masyarakat. Aparat gabungan TNI-Polri terus melakukan penegakan hukum sekaligus berupaya memutus jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal. Di tengah situasi tersebut, penyelesaian konflik Papua dinilai membutuhkan pendekatan lebih luas yang tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan. Perlindungan warga sipil, pelayanan publik, pembangunan, keadilan sosial dan keterlibatan masyarakat lokal dinilai perlu berjalan secara bersamaan.
Data kepolisian menunjukkan Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi gangguan keamanan cukup tinggi sepanjang 2026. Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin mencatat 29 orang meninggal akibat gangguan KKB sejak Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 25 korban merupakan warga sipil, sedangkan dua anggota TNI dan dua anggota Polri juga meninggal. Kepolisian mencatat 76 aksi berupa penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman hingga perampasan senjata api pada periode tersebut.
Salah satu peristiwa yang mendapat perhatian adalah penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada September 2026. Korban adalah Wili Mbuik, Aprida Rapi dan Alfonsius Albinus Meha yang diserang setelah menjalankan kegiatan penyaluran bantuan pangan di Distrik Muliama. Insiden semacam itu tidak hanya berdampak pada keselamatan warga, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi pangan serta pelayanan pemerintah di wilayah pegunungan. Gangguan keamanan terhadap jalur transportasi dan pekerja lapangan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap masyarakat yang bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menilai persoalan Papua tidak cukup dipandang semata-mata sebagai gangguan keamanan. Berdasarkan riset MPSI 2026, lembaga tersebut mencatat lebih dari 240 kejadian kekerasan sepanjang 2019 hingga September 2026 di sejumlah wilayah Papua, dengan pola berupa intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan terhadap layanan dasar dan disinformasi. Menurut Noor, dampak konflik dapat menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, aktivitas ekonomi, distribusi logistik hingga kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan Papua menurutnya juga perlu mencakup pulihnya rasa aman, pelayanan dasar dan kepercayaan masyarakat.
Pendekatan keamanan tetap dipandang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan penegakan hukum, tetapi dinilai perlu disertai perlindungan warga sipil serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Pada sisi lain, pembangunan pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, air bersih dan ekonomi lokal disebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keamanan manusia. MPSI juga mendorong keterlibatan tokoh adat, gereja, kepala kampung, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, tenaga pendidikan dan kesehatan, akademisi serta masyarakat sipil. Keterlibatan unsur lokal dinilai penting untuk mendeteksi potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan di tingkat masyarakat.
Pandangan mengenai perlunya pendekatan menyeluruh juga pernah disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menyatakan konflik Papua tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga atau institusi dan membutuhkan keterlibatan berbagai komponen. Kementerian HAM mendorong penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pada saat yang sama memiliki kewajiban melindungi warga negara dan mencegah berulangnya kekerasan.
Koordinasi lintas sektor karena itu menjadi salah satu unsur yang terus didorong dalam penanganan Papua. Pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan serta unsur masyarakat perlu menyelaraskan penanganan keamanan, pemulihan masyarakat terdampak, pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah sebelumnya juga menekankan perlunya kejelasan pembagian peran, validasi data korban dan pengungsi, deteksi dini, pengamanan terukur serta pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh adat dan agama. Upaya tersebut diharapkan dapat menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas sekaligus membangun kondisi yang mendukung perdamaian secara berkelanjutan di Papua.