Jakarta, 26 Mei 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kuota 30 persen calon legislatif perempuan dalam sistem politik Indonesia. Dasco menegaskan bahwa DPR akan mengakomodasi ketentuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi perempuan dalam dunia politik dan pengambilan kebijakan publik. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap partisipasi politik perempuan menjelang agenda politik nasional mendatang. Menurut Dasco, keterlibatan perempuan dalam parlemen dan proses demokrasi sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan representatif. Ia juga menilai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan masih dibutuhkan agar kesempatan perempuan dalam dunia politik dapat semakin terbuka dan setara.
Pengamat politik menjelaskan bahwa kebijakan kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah lama menjadi bagian dari strategi afirmasi politik di Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Meski aturan tersebut sudah diterapkan dalam beberapa pemilu sebelumnya, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional maupun daerah dinilai masih belum optimal. Berbagai tantangan seperti budaya politik, dominasi struktur partai, hingga keterbatasan akses sumber daya politik masih menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk bersaing secara setara dalam kontestasi politik. Oleh sebab itu, dukungan dari pimpinan parlemen dan partai politik dianggap penting untuk memastikan kebijakan afirmatif benar-benar berjalan efektif. Banyak pihak menilai representasi perempuan yang lebih besar dapat membawa perspektif baru dalam penyusunan kebijakan publik.
Dasco juga menekankan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi kader perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Pengamat kebijakan publik menjelaskan bahwa keberhasilan kuota perempuan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga komitmen partai dalam melakukan kaderisasi dan memberikan dukungan nyata terhadap politisi perempuan. Selain pencalonan, akses terhadap pendidikan politik, pendanaan kampanye, dan posisi strategis dalam struktur partai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesetaraan gender dalam politik memang semakin mendapat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak negara kini mulai memperkuat kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan parlemen.
Di sisi lain, pengamat sosial politik menilai meningkatnya keterlibatan perempuan di parlemen dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi dan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dinilai penting terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kekerasan berbasis gender. Selain itu, keterwakilan yang lebih seimbang juga dianggap dapat memperkuat legitimasi demokrasi karena mencerminkan keberagaman masyarakat secara lebih adil. Namun pengamat juga mengingatkan bahwa kualitas dan kapasitas calon tetap harus menjadi perhatian utama agar representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan politik dan pengembangan kapasitas kader perempuan dinilai sangat penting dalam jangka panjang.
Dukungan Dasco terhadap kebijakan kuota 30 persen calon legislatif perempuan menunjukkan bahwa isu keterwakilan perempuan masih menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi Indonesia. Banyak pengamat menilai kebijakan afirmatif tetap dibutuhkan untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan partisipasi gender dalam sistem politik nasional. Di tengah perkembangan demokrasi modern, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai semakin penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Masyarakat berharap partai politik dan lembaga negara dapat benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan untuk berkembang dalam dunia politik. Dengan dukungan regulasi dan komitmen politik yang kuat, representasi perempuan di parlemen Indonesia diharapkan terus meningkat di masa mendatang.